Program Makan Bergizi, Peluang Brantas Korupsi Dilevel Bawah

 

Belum lagi berjalan seminggu, namun kita sudah mendengar aura-aura korupsi pada pelaksanaan program Makan Bergizi. Padahal, program ini merupakan program andalan Presiden saat kampanye nya di pemilihan presiden yang lalu. Diinformasikan, ternyata ada yang tahu nya kecut, ada pula yang berbau amis, dan ada juga yang tidak lagi diberi susu. Terakhir, ada yang sayur nya sedikit. Padahal sejak SD siswa-siswi sudah diajarkan tentang 4 sehat 5 sempurna yang didalamnya termasuk sayur. 

 

 

Mungkin, dua minggu kedepan kita mendengar hal baru yang juga memiliki aura korupsi juga. “Kalau saya menduga ada korupsi kalau ada keluhan demikian, setidaknya budgetnya dibuat minim biar untung besar”. Hal ini disampaikan Anto saat ditanya tanggapannya atas keluhan yang muncul di media massa pada prgram makan geratis.

 

Lalu apa semua berita ini mau dibiarkan sebagai rahasia umum untuk bahan tertawaan saja pada program makan bergizi ?. Pastinya sungguh sayang jika hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa respon positif dalam menyikapinya. Hal ini harus dilihat sebagai kesempatan memerangi korupsi, jika dugaan Anto tersebut diatas benar. 

 

 

Presiden terpilih yang sejak masa kampanye nya sudah menegaskan visi missi anti korupsi, kini berkesempatan menjalankan visi misi tersebut. Pada program makan bergizi ini, Presiden berkesempatan menyapu bersih maling-maling kecil yang selama ini tidak tersentuh KPK. Mereka tidak tersentuh KPK selama ini karena jumlah korupsinya yang bukan merupakan wewenang dari KPK. Namun, pada kenyataan nya objek korupsi mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat di level bawah.

 

 

“Tentunya, harus bangun tim untuk menindak koruptor kelas teri yang menyengsarakan rakyat secara langsung ini. Dan itu hanya akan maksimal jika pemerintah melibatkan Serikat buruh dalam memeranginya”. Hendra megaskan kepada jurnalis gerakanmerdeka.com saat diminta pandangannya terkait pelaksanaan program makan bergizi. 

 

Menurut Hendra, Presiden sudah saat nya melibatkan organisasi masyarakat di tingkat bawah untuk memberantas korupsi tersebut. “Sebab pengawasan yang paling maksimal ya pengawasan dari masyarakat, dan pasti paling akurat hasilnya. Hal ini disebabkan karena korupsi terjadi langsung di depan mata mereka. Ajarin saja masyarakat main foto dan main rekam setiap dugaan korupsi dalam program ini, biar ada bukti nyatanya. Selanjutnya tinggal di proses secara hukum”, tegas Hendra.

 

Ia juga menekankan syarat penting dalam melaksanakan idenya tersebut. “Namun negara harus menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang melapor tersebut. Penting itu untuk menghindari gangguan kepada para pelapor dari para maling-maling kecil itu”. Hendra menguraikan mantap ide nya yang luar biasa tersebut di tengah kecanggihan tehnologi komunikasi yang ada saat ini. 

 

Hendra yang merupakan aktifis buruh dari Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (F.SPMS), sangat yakin dengan idenya diatas. “Jika Presiden Serius, saat inilah waktunya untuk memberantas korupsi di level bawah. Tentunya hal ini guna kesejahteraan rakyat ditingkat terbawah yang selama ini langsung merasakan akibat dari korupsi tersebut”.

 

 

Ia juga menyampaikan bagaimana masyarakat selama ini diam ketika jalanan rusak padahal baru saja dibangun. Ia juga menyampaikan bagaimana masyarakat berkeluh kesah ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran didepan mata mereka. “Kalau masyarakat itu difasilitasi bicara, dan dirahasiakan identitasnya, akan banyak info terkait korupsi itu. Hasilnya, tentu peningkatan kesejahteraan rakyat, karena korupsi tidak terjadi lagi di masyarakat tingkat bawah”, tutur Hendra. 

 

Kini semua kembali kepada pemerintah yang di pimpin Presiden Indonesia saat ini. Jika Presiden komit dengan janji kampanyenya, maka itu akan menjadi pintu menuju kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.