Presiden : Ingatkan Saya Kalau Tidak Berpihak Kepada Rakyat

 

Baru-baru ini Partai Demokrat baru saja melaksanakan Kongresnya yang ke 6. Kongres megah tersebut dilaksanakan oleh Partai Demokrat di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Kongres tersebut tidak hanya menghadirkan unsur pengurus Pusat Partai Demokrat, namun juga menghadirkan pengurus-pengurus dari daerah. Tema yang diusung dalam Kongres tersebut adalah, untuk rakyat Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. 

 

Pada Kongres tersebut, Partai Demokrat mengundang Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto untuk hadir. Dan saat hadir di Kongres tersebut, Presiden diberi kesempatan memberi kata sambutannya dihadapan para peserta Kongres. Tak pelak, tepuk tangan pun menggemuruh saat Presiden berdiri dihadapan seluruh peserta kongres.

 

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Presiden dalam kata sambutannya. Dia mengatakan agar dirinya ditegur jika tidak setia kepada rakyat. Bagi Rara Ketua LMID Kota Medan, hal ini cukup menarik untuk diperbincangkan. LMID sendiri adalah organisasi mahasiswa dengan nama panjang, Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi. Selama ini organisasi LMID juga turut menyampaikan kritiknya atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. 

 

 

“Presiden punya banyak alat untuk menduga apakah kebijakannya menunjukkan kesetiaan kepada rakyat atau tidak. Harusnya sudah tau apa efek yang akan timbul atas kebijakan seperti pemotongan anggaran misalkan”, tutur Rara. Menurut Rara, dari alat yang dimiliki Presiden, sebenarnya Presiden tidak lagi perlu untuk meminta saran dari manapun. “Alat tersebut cukup kok untuk mendeteksi mana kebijakan yang setia kepada rakyat, mana yang tidak”, tutur Rara.

 

Rara menyoroti kebijakan Presiden yang menggemparkan saat ini yang bukan lain adalah kebijakan pemotongan anggaran. Menurut Rara pemotongan anggaran sebenarnya dapat dilakukan dengan tidak langsung bicara target pemotongan. Bisa juga dengan menganalisa point pengeluaran mana yang dapat dihemat atau dihapus dari tiap instansi. “Kalau main potong dan kasi target jumlah potongan, menurut saya tidak setia itu, sebab efeknya pasti banyak yang tidak lagi dilakukan untuk rakyat”. Rara tegaskan hal tersebut kepada gerakanmerdeka.com.

 

Rara menegaskan kembali bahwa kebijakan pemotongan anggaran adalah contoh ketidak setiaan presiden kepada rakyat. “Kalau anggaran dipotong seperti yang disampaikan selama ini, dan jika Presiden minta diingatkan jika Ia tidak setia kepada rakyat, ini sekarang saya ingatkan”. Lanjutnya, ” Bagi saya pemotongan anggaran adalah wujud Presiden tidak setia kepada rakyat. Sebab, pemotongan itu akan membuat banyak program untuk rakyat dipotong atau malah ditiadakan”. 

 

Rara memberi contoh terkait anggaran bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu. “Kalau anggaran Kementerian Hukum dipangkas, maka anggaran bantuan hukum bagi rakyat saya duga pasti dipangkas juga”. Rara menyatakan hal tersebut mengingat LMID Medan selama ini fokus dalam kerja-kerja advokasi rakyat. Ia menyatakan bahwa masih banyak yang tidak ter-advokasi dengan anggaran yang ada selama ini. “Apalagi kalau dipotong, ya gawat, harusnya ditambah malah dipotong pula”, tutur Rara. 

 

 

Jika targetnya untuk menghemat anggaran yang tidak penting, menurut Rara baiknya dilakukan analisa untuk mengetahui mana anggaran yang tidak penting itu. “Dari saya contohnya mobil dinas. Bukan kah pejabat yang difasilitasi mobil dinas rata-rata sudah punya mobil yang kelasnya tidak sederhana ? Pakai mobil sendirilah”. Rara tegaskan hal tersebut sebagai contoh anggaran yang perlu untuk dihemat. Dia juga menyoroti rapat-rapat yang dilakukan dengan perjalanan dinas serta snack rapat yang dapat dibuat sederhana. “Biar Bapak dan Ibu gak naik gula darahnya lo kalau makan enak terus saat rapat”, terang Rara tersenyum. 

 

Perjalanan dinas untuk kepentingan rapat dapat dihemat menurut Rara dengan memanfaatkan komunikasi via zoom. “Kan ada zoom, hayolah, dulu waktu corona bisa kok, malah gak ada yang berani keluar dengan alasan bisa rapat zoom”. Terus pertemuan-pertemuan, di Kantor sajalah, gak bayar tempat jugakan, makanan pun bisa kok yang sederhana. Kan lumayan semua itu bisa dihemat”, ungkap Rara.

 

Rara mengatakan Presiden justru harus mendorong banyak nya belanja negara, sebab itu cermin pendapatan negara yang tinggi. “Ya negara harus banyaklah belanjanya untuk kepentingan rakyat, kok dikurangi sih. Namun jangan lupa pengawasan, biar tak ada cerita triliunan uang negara di korupsi”, tegas Rara. “Jangan hanya aparat yang diberi wewenang mengawasi, pikirin regulasi agar rakyat bisa ikut juga mengawasi”, saran Rara. Menurut Rara pengawasan harus melibatkan rakyat agar maksimal, sebab terbukti ada oknum aparat hukum yang juga terlibat korupsi.

 

Dia menceritakan kasus Ronald Tannur, “Ingat kasus Jaksa Tangkap Hakim ? Itu bukti ada oknum penegak hukum korup”. Lanjutnya, “oleh karena itu rakyat harus dilibatkan dengan membuat regulasi untuk keterlibatan rakyat guna melakukan pengawasan tersebut”. “Jadi harusnya Presiden berhemat yang terukur dan kuatkan pengawasan, itu saja”, tutup Rara.

 

Kasus Ronald Tannur ini memang cukup menggemparkan. Bayangkan sampai-sampai Jaksa yang biasanya berkomunikasi baik dengan hakim di pengadilan, malah menangkap hakim. Ini bukti mencoloknya tanda tanda korupsi itu sehingga Jaksa melakukan tindakan penangkapan. Ini bukti seperti yang disampaikan Rara, perlunya rakyat terlibat melakukan pengawasan yang dilegalkan. (yig)