SUDARI Usulkan Bentuk Satgas Perlindungan Buruh, Siapa dia ?
Medan, 3 Juli 2023, gerakanmerdeka.com
Heboh !!! Serikat Pekerja Multi Sektor Sumatera Utara (SPMS-SU) terus membahas ide Sudari yang disampaikan pada 22 Juni 2023. Sudari mengusulkan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan bentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Buruh.
“Melalui Divisi Advokasi kami, SPMS-SU menegaskan perlunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Buruh di akhir 2022 lalu”. Meliana, S.H. yang merupakan Ketua SPMS-SU menerangkan kepada gerakanmerdeka.com Sabtu lalu di Kantor Partai Buruh.
Katanya, pada saat di tetapkannya UMK 2023 pada akhir 2022, Izhar Kamil Daulay Anggota Divisi Advokasi SPMS-SU telah menekankan hal itu. “Saat itu kami menyampaikan karena Gubernur baru menetapkan UMK Kota/Kabupaten di Sumut untuk tahun 2023”, katanya. Ditambahkannya, “Keseriusan Gubernur sebagai pihak yang menetapkan SK tentang UMK, kami tantang saat itu”.
“Kami akan kirim Divisi Advokasi kami untuk koordinasi dengan beliau, sebab ada hal yang perlu disampaikan terkait Satgas tersebut”. Tambah Meliana, S.H., “Jika bicara UMK, maka Satgas nya akan lebih baik jika dibentuk Provinsi, sebab Pengawas ada disana”. Dia juga mengatakan, “Jika tetap hendak dibuat oleh Disnaker Medan, aturan mainnya harus sampai kepada pelaporan ke Pengawas”. Meliana, S.H., menambahkan, “Jangan hanya mendata, tapi harus sampai penegakan hukum lah kewenangan Satgasnya, baru pas”.
Terpisah Izhar Kamil Daulay yang merupakan Kader Muhammadiah mengatakan, “Saya akan cek, dan akan komunikasi dengannya”. Izhar juga menyampaikan, “Jangan sampai program itu untuk mengaburkan tantangan kami ke Gubernur”. Tambahnya, “kalau bicara penegakan hukum maksimal, ya harus provinsi yang bentuk, sebab itu SK mereka”. “Kami akan komunikasi, jika kita sepemahaman, maka kita akan dukung dan kerja sama dengan nya”, tutup Izhar. Izhar Kamil Daulay adalah Calon DPRD Kota Medan, dan Sekretaris Posko Orange Partai Buruh. Ia juga wakil Ketua Partai Buruh Kota Medan.
Lihat : Ancaman Buruh AKBAR Sumut Demo Besar besaran untuk Gagalkan UU Cipta Kerja – YouTube
Di tempat lain, Kabupaten Kampar sudah memiliki Perbup Perlindungan Buruh terkait BPJS. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar tersebut adalah Perbup No. 61 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui BPJS.
Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sendiri dari beberapa berita koran dan media online sudah menyambut, dan sedang mempersiapkan nya. Di Harian Sib, Walikota juga sudah bersikap agar hal tersebut direalisasikan. “Jelas hal ini berita baik bagi buruh, namun tetap harus dikawal, jangan sampai disusupi kepentingan lain”, tutup Meliana, S.H.
Sudari sendiri adalah Ketua Komisi II DPRD Kota Medan. Dia adalah wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN). Daerah Pemilihannya adalah Dapil II yang meliputi Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan. Dirinya juga adalah Sekretaris PAN Kota Medan. (Jane)
