Mau Tahu Berapa KM Panjang Tol Pakai Uang Korupsi Pertamina?
Demo Lawan Korupsi
Medan, 3 Maret 2025
Ranti, adalah Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum & Pembela Hak Asasi Manusia Bonum Communae. Lembaga yang disingkat LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae ini, sudah setahun menjadi tempatnya belajar hukum. Dia adalah Putri kelahiran Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Dahulu menuju kampungnya dengan menaiki Bus harus menempuh perjalanan selama 7 jam agar tiba ditujuan.
Baca : Gusti Miranti, Paralegal LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae
Jika dahulu ke Pulau Sembilan harus memakan waktu 7 jam perjalanan lewat jalan lintas sumatera, namun saat ini berbeda. Saat ini sudah ada Jalan Tol hingga ke Tanjung Pura dari Kota Medan. Dahulu dari Kota Medan ke Tanjung Pura harus memakan waktu 3 jam, saat ini hanya butuh satu jam perjalanan saja. Cukup luar biasa, jangka waktu perjalanan berhasil dipangkas hingga 2 jam dari Kota Medan ke Tanjung Pura.
Pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Jalan Tol Tanjung Pura menuju Berandan telah difungsikan. Alhasil, pengguna jalan tol tidak perlu keluar Tol Tanjung Pura lagi, namun bisa langsung keluar Kota Berandan. Tentunya, akan kembali memangkas waktu perjalanan, yang diperkirakan hemat hampir 40 menit. Sungguh luar biasa jika dilihat dari sisi penghematan waktu, perjalanan menuju kampung halaman Ranti dengan adanya Jalan Tol.
Selain Tanjung Pura ke Berandan, Jalan Tol Seksi Kuala Tanjung ke Indrapura sepanjang 10,15 km, juga akan beroperasi. Jalan Tol ini telah diselesaikan dan memakan biaya senilai Rp1,09 triliun. “Gila kan jika melihat nilai itu dan membandingkannya dengan Korupsi Pertamina yang lagi heboh ?”, tutur Ranti. Lanjutnya, “korupsi itu Triliunan juga lo, dan jauh berkali lipat nilai korupsinya”.
Baca Juga : Begini Skenario Korupsi Pertamina Rp195,3 triliun kata MITI
Dari pemberitaan dimedia media massa, disebutkan nilai korupsi pertamina yang sedang heboh mencapai Rp195,3 triliun. “Nah tu, segitu itu bisa bangun jalan tol hampir 190 kali Tanjung Pura ke Kuala Tanjung lo”, ucapnya terkejut. “Presiden sudah lah, jangan fokus penghematan yang buat tidak ada pembangunan, fokus kawal korupsi lah”, harapnya. “Bayangkan setahun saja Presiden fokus urus korupsi, sudah berapa uang kembali ? sudah berapa koruptor penjara”, sambungnya.
Baca Juga : Kementerian Pekerjaan Umum
Menurut Ranti baiknya program yang difokuskan adalah pemberantasan korupsi. Ia mengatakan program nya harus beda dan lebih mengawal uang negara. Caranya menurut Ranti adalah dengan membuat aturan keterlibatan masyarakat secara jelas dan terlindungi. “Begini, korupsi itu kelihatan kok di mata masyarakat, tapi untuk bicara masyarakat enggan karena pengalaman selama ini. Masyarakat lihat kok kasus Nurhayati yang laporkan dugaan korupsi, tapi malah jadi tersangka”, terang Ranti.
Baca Juga : Kisah Nurhayati, Pelapor Korupsi Malah Jadi Tersangka, KPK-LPSK Bergerak Halaman all – Kompas.com
Memang jika diperhatikan di media massa, banyak berita yang akan didengar terkait pelapor korupsi malah jadi tersangka. Ini jelas akan membuat orang jadi tidak berani bicara dan parahnya malah ikut bermain agar tidak kena sendiri. Ditengah maraknya korupsi, sepertinya fokus Presiden baiknya adalah pemberantasan korupsi, bukan penghematan anggaran. Hal ini sesuai dengan pandangan yang disampaikan Ranti dengan terang dan jelas saat di wawancarai gerakanmerdeka.com. (yig)
