Biografi Seorang Bapak H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
GerakanMerdeka.com– Biografi Seorang Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karier militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa, maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022 di Sentul, Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024.
Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Soebianto Djojohadikusumo yang gugur dalam Pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang pada tahun 1974 sebagai seorang letnan dua, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis.
Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya Hashim Djojohadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa.
Kehidupan awal
Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari bapaknya Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan ibunya Dora Marie Sigar, yang lebih dikenal sebagai Dora Soemitro yaitu seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa, yang berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia yang pada saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir; pada April 1952, tidak lama setelah kelahiran Prabowo, Soemitro diangkat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati; dan seorang adik lelaki, Hashim Djojohadikusumo.
Dari keluarga ayahnya, Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama pertamanya diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo, seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari 1946 di Tangerang. Keluarga Djojohadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggun Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu; dan Adipati Mrapat, bupati Banyumas yang pertama. Dengan itu, garis keturunan keluarga itu dapat ditarik lagi pada penguasa-penguasa awal Kesultanan Mataram.
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatra Barat. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia, dan Prabowo masuk ke AKABRI di Magelang, Jawa Tengah.
Karier militer
Prabowo mengawali karier militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari AKABRI Darat di Magelang.
Prajurit Kopassus
Dari tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), pasukan khusus Angkatan Darat pada saat itu.
Salah satu penugasan pertamanya adalah sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Berusia 26 tahun, Prabowo merupakan salah satu komandan pleton termuda dalam operasi tersebut. Ia berperan besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang pada saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dengan bantuan adiknya sendiri Antonio Lobato, kompi Prabowo menemukan Lobato di Maubisse, sebuah kota kecil lima puluh kilometer di selatan Dili. Ia tewas tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada 31 Desember 1978; salah satu peristiwa yang menandai berakhirnya perlawanan terbuka Fretilin terhadap invasi militer Indonesia dan bermulanya pendudukan militer atas bekas wilayah jajahan Portugal tersebut. Pada tahun 1983, Prabowo telah menjabat sebagai wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) di Kopassandha.
Komandan Batalyon Infranteri Lintas Udara 328
Pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 (Yonif Para Raider 328/Dirgahayu), pasukan para raider di Kostrad. Dua tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning ia menjadi komandan batalyon tersebut; jabatan yang dijabatnya selama tiga tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 (Brigif Para Raider 17/Kujang I), yang bermarkas di Cijantung. Dalam kapasitas itu, Prabowo yang saat itu telah berpangkat letnan kolonel terlibat dalam operasi pemburuan dan penangkapan Xanana Gusmao, salah satu tokoh pemimpin gerilyawan Fretilin.
Kembali ke Kopassus
Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia diangkat menjadi komandan Grup 3/Sandhi Yudha, salah satu komando kontra-insurjensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai wakil komandan komando dan komandan komando, di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Komandan Jenderal Kopassus
Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Sebagai komandan jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Sat-81/Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera; yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Operasi ini berhasil menyelamatkan sepuluh dari dua belas orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lorentz 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun diwarnai oleh insiden penembakan komandan Sat-81 oleh anak buahnya sendiri, namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman.
Pada 26 April 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera Merah Putih di sana. Misi ini didukung dan diprakarsai langsung oleh Prabowo sebagai komandan jenderal Kopassus.
Panglima Kostrad
Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya sepuluh hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden.
Sebagai panglima Kostrad, Prabowo membawahi sekitar sebelas ribu pasukan cadangan ABRI. Sebagai panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998. Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api. Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota. Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.
Prabowo berperan membujuk Amien Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan. Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.
Pemberhentian dari dinas militer
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Penggantinya, Habibie, dilantik pada hari yang sama. Pada siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Justru, Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad. Prabowo yang berangkat mendatangi Istana Negara, namun dihalangi untuk bertemu presiden. Ia kemudian memerintahkan agar istana dikelilingi oleh tank dan serdadu Kostrad. Prabowo digantikan oleh Jenderal Johny Lumintang, yang hanya menjabat selama tujuh belas jam sebelum digantikan oleh Letnan Jenderal Djamari Chaniago.
Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto, yang justru tidak mendukungnya. Ia akhirnya menerima penugasan sebagai komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat.
Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua); Djamari Chaniago (sekretaris); Arie J. Kumaat; Agum Gumelar; Susilo Bambang Yudhoyono; dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam tujuh butir tuduhan; salah satunya adalah “sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas”, “melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangab”, “tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan”, dan “sering ke luar negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab”. Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi antipeluru.
Sebagai seorang perwira tinggi militer, Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Dalam putusannya, DKP memutuskan ia bersalah melakukan tindak pidana “ketidakpatuhan” (pasal 103 KUHPM); “memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain” (pasal 55 (1) ke-2 KUHPM dan pasal 333 KUHP); dan penculikan (pasal 55 (1) ke-2 dan pasal 328 KUHP). Menurut Fahrul Razi, dewan tersebut pada awalnya ingin menggunakan kata “pemecatan” pada putusan akhirnya. Namun, mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari mantan presiden, DKP akhirnya menggunakan kata “pemberhentian dari dinas keprajuritan”.
Pemberhentian Prabowo dari dinas militer menimbulkan kontroversi pada saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan “diberhentikan dengan hormat”.
Tanda Kehormatan Militer
Sebagai perwira TNI Angkatan Darat, Prabowo menerima tanda-tanda kehormatan berikut:
| Dada kanan | Dada kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)
_Bintang_Jalasena_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Swa_Bhuwana_Paksa_Utama.png){kind=small}
_Satyalencana_Kesetiaan_XXIV.png){kind=small}
_Satyalencana_Dwidya_Sistha.png){kind=small}
_Satyalencana_G.O.M._IX_Raksaka_Dharma_(Ulangan_Pertama).png){kind=small}
_Satyalencana_Seroja_(Ulangan_Kedua).png){kind=small}
_Satyalencana_Wira_Karya.png){kind=small}
_Satyalencana_Wira_Siaga.png){kind=small}
_-_Grand_Cordon.png){kind=small}
| Brevet Kehormatan | |
|---|---|
 |
Brevet Hidro-Oseanografi/Surveyor “A” (2021) |
 |
Brevet Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir (2023) |
 |
Brevet Anti-Teror Aspek Laut (2023 |
 |
Wing Penerbang TNI AU Kelas I (2023) |
 |
Brevet Komando Kopasgat (2023) |
.png) |
Brevet Pengendali Tempur (Dalpur) Kopasgat (2023) |
 |
Brevet Anti-Teror Aspek Udara (2023) |
Karier pemerintahan
Prabowo bergabung dengan Pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena “memang pengalaman beliau besar di situ”.
Menteri Pertahanan
Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo berlangsung pada siang hari, 21 Oktober 2019 di Jakarta. Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo.
Merekrut dan Melatih Komponen Cadangan
Sebagai amanah dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Prabowo wajib merekrut dan melatih komponen cadangan. Anggota dari komponen cadangan bukan militer aktif, namun dapat sewaktu-waktu dipanggil memperkuat Tentara Nasional Indonesia di saat darurat. Angkatan pertama komponen cadangan dilantik oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Batujajar pada 7 Oktober 2021. Pembawa acara terkenal Deddy Corbuzier didaulat oleh Prabowo jadi duta Komcad.
Melanjutkan Pengembangan Pesawat Tempur Korea-Indonesia KFX IFX
Kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX IFX antara Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries dimulai oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro. Namun, di masa Menhan Ryamizard Ryacudu kerjasama sempat dihentikan karena tunggakan porsi Indonesia tidak dibayar, salah satunya karena insinyur PTDI yang turut bekerja di Korea tidak diberikan seluruh akses pengembangan pesawat. Menhan Prabowo pada September 2020 memimpin langsung renegosiasi kontrak KFX IFX. Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Direktur Utama PTDI, Prabowo menghadiri peluncuran prototype pesawat dengan bendera merah putih dan bendera Korea di bawah kokpit. Prototype pertama KFX IFX yang sekarang dinamai KF-21 telah berhasil terbang perdana pada 19 Juli 2022.
Merencanakan Anggaran dan Belanja Pertahanan 25 Tahun
Mengingat sebagian alat utama persenjataan TNI sudah tua, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo untuk merencanakan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun ke depan. Prabowo meyakini perencanaan yang panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci 0,8% dari PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli alat utama persenjataan tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Rencana yang mencuat ke publik tidak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) ini menjadi perdebatan hangat karena angkanya diusulkan mencapai Rp. 1.700 triliun, atau Rp. 68 triliun per tahun.
Kepastian anggaran pertahanan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Untuk TNI AU, Prabowo membeli pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal angkut Airbus A400M. Untuk TNI AL, Prabowo membeli kapal tempur Fregat jenis FREMM dan Maestrale, serta menjajaki kemungkinan pembuatan kapal selam Scorpene dan Arrowhead 149 di galangan PAL Indonesia[47]. Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo juga memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan jadi satu holding bernama Defend ID.
Memperkuat Diplomasi Pertahanan dan Ekspor Produk Pertahanan RI
Tugas membina dan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia ada di Menteri Pertahanan. Dengan diplomasi pertahanan yang kuat, ditandai dengan defense cooperation agreement atau DCA yang aktif dan dengan lingkup yang sesuai kebutuhan Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan alat-alat pertahanan yang dibutuhkan dan juga menjual alat-alat pertahanan produksi dalam negeri.
Karena itu, dalam 100 hari pertama menjabat Menhan, Prabowo melakukan lawatan ke 8 negara untuk bertemu Menhan Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina, dan Prancis. Dari lawatan-lawatan ini, Prabowo berhasil meyakinkan kongres Amerika untuk pertama kalinya menyetujui penjualan pesawat tempur supersonik canggih F15ID ke Indonesia. Prabowo juga berhasil membantu PTDI ekspor pesawat CN235 ke Senegal dan ekspor pesawat NC212i ke Thailand, serta membantu PT PAL ekspor kapal perang jenis Landing Platform Dock ke Filipina.
Mengembangkan S1 Universitas Pertahanan dan Kampus di Perbatasan Timor Leste
Salah satu aksi pertama Prabowo sebagai Menhan adalah memperluas bidang studi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Atas arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 MIPA Militer. Prabowo juga membebaskan biaya kuliah di Unhan bagi kadet berprestasi, dan memastikan semua kadet Unhan mendapatkan laptop dari kampus. Pada 25 Maret 2022, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo meresmikan kampus pertama Unhan di luar Sentul, Jawa Barat, yaitu Politeknik Ben Mboi, di Belu, NTT.
Karier bisnis
Prabowo memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.
Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.
Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI. Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.
Karier politik
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pemiihan Umum 2009
Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.
Pemiihan Umum 2014
Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara (11,81%) dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.
Pemiihan Umum 2019
Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara (12,57%) dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019. Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2019 membuatnya jadi partai dua terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pemilihan umum presiden 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009
- Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang “berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial”
- Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
- Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
- Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
- Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya mengambil motto ‘Mega-Pro’. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres.
Pemilihan umum presiden 2014
Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2012, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014.Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.
Di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, dengan meraih 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014.
Prabowo Subianto hadirkan “Enam Program Aksi Transformasi Bangsa” dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.
Pemilihan Umum Presiden 2019
Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno didukung oleh koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini terdiri dari 5 partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Beringin Karya.
Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan 68 juta suara, kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi Ma’aruf Amin. Namun setelah penetapan hasil pemilu, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Pemilihan umum Presiden 2024
Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari, tanggal 12 Agustus 2022. Ini menjadi ke-3 kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan ke-4 kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden.
Pada 13 Agustus 2022, Prabowo menandatangani kontrak koalisi dengan PKB. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan ingin mencontoh politik persatuan Jokowi.
