Hendra, Jangan Lihat LHKPN, Tapi Gaji Dan Pengeluaran Aparat
OTT KPK 2026
Stabat, 31 Juli 2026
Menyikapi Korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia, LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae menggelar sebuah diskusi internal. Dalam diskusi tersebut sebagai pembuka para peserta melihat video youtube tentang korupsi-korupsi yang sedang jadi pembicaraan saat ini. Berbagai respon dan ekspresi bermunculan dari peserta diskusi saat menonton rekaman video youtube tersebut. Ada yang tertawa dengan nada mengejek, dan ada yang menghardik.
Baca : Staf Admin KPK Ikut Ditahan Terkait OTT Bupati Pemalang
Hendra Susanto SH selaku salah satu Advokat di LBH tersebut menyatakan pendapatnya yang menjadi perhatian khusus seluruh peserta diskusi. “Gak usah lihat itu LHKPN, lihat aja gajinya berapa sebulan yang diterima, lalu cek pengeluarannya sehari-hari”, ucapnya tegas. Lanjutnya, “Dari situ akan ketahuan kok, masuk akal nggak hidupnya begitu dengan nilai gaji resmi yang diterima. “Kalau ada usahanya, hitung juga modal nya dari mana dan berapa untung nya sebulan”, tambahnya.
Advokat asal Kabupaten Langkat ini mengatakan kurangnya keyakinannya terhadap LHKPN para pejabat. “Rata-rata yang korupsi itu ada LHKPN nya lo, tapi apa itu jaminan ? nggak juga kan, makanya cek pendapatan resminya dan pengeluarannya”, ujarnya. Dia pun menyatakan jika KPK serius mengejar koruptor, masuklah dari hitungan yang disampaikannya. “Jadi kalau lebih dan tak masuk akal, udah jelaslah itu dari hasil korup, langsung aja tindak lanjuti”, tekannya.
Tak pelak pemaparan Hendra beroleh tepuk tangan dari para peserta diskusi malam itu di Kantor LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae.
Baca Juga : KPK Siap Buka Cabang di Tiga Zona
Lela salah satu peserta diskusi mengatakan bahwa pernah ada pejabat kena OTT dan ditemukan punya banyak kendaraan. “Apa selama ini kendaraan itu gak pernah di pake nya ? masak gak bisa diketahui kalau niat pemberantasan korupsi memang maksimal”, ucapnya. Ia pun mengatakan ada pejabat yang sampai anaknya kemana-mana naik mobil Jeep Rubicon. “Trus ada juga yang anaknya “main-mainnya” Ribicon, begh, bisa pula gak dicurigai sejak sebelum ayahnya kena OTT”, tambahnya.
Ia (Lela) juga mengatakan perlunya pendirian KPK di daerah untuk semakin mendekatkan Koruptor dengan penegakan hukum. “Kalau KPK ada di daerah, maka sudah makin dekat para koruptor dengan penegakan hukum terhadapnya”, ucap Lela. “Kalau ada di daerah, makin gampang proses penangkapannya, dan koruptor lokal pun mudah terjaring.
Lela menerangkan bahwa selama ini banyak kecurigaan akan terjadinya korupsi di daerah, namun untuk melapor ke polisi atau jaksa rakyat enggan. “Takut katanya masyarakat lapor-lapor ke polisi dan kejaksaan, tapi kalau ada KPK mereka siap laporkan katanya”, info Lela. Lanjutnya, “jalan rusak contohnya, masyarakat langsung kok dekat dengan objek korupsi itu, siap mereka laporkan kalau jalan ternyata cepat rusak”.
Baca Juga : Mahfud MD, Tentang Setan Ketemu Setan Dalam Kasus Korupsi
Dari keterangan para peserta diskusi lainnya, sebenarnya banyak dugaan korupsi yang terjadi di daerah dan diketahui masyarakat. Namun untuk melaporkannya ke KPK bagi masyarakat cukup sulit. KPK yang merupakan Komisi Penberantasan Korupsi di Indonesia memang cukup populer di masyarakat dengan operasi tangkap tangan (OTT) nya. Banyak yang terungkap ke publik terkena OTT oleh KPK dan sedikit memuaskan emosi masyarakat akan perbuatan korupsi tersebut. Sehingga hal tersebutlah salah satunya yang menyebabkan masyarakat lebih memilih melapor ke KPK jika memungkinkan dilakukan.
Diskusi yang berlangsung selama 3 jam tersebut menyimpulkan tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pemantauan praktek korupsi. Terkait dengan pentingnya KPK dibangun juga di daerah, LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae akan bersurat ke KPK terkait hal tersebut. (yig)
