Katanya Demo Pada Akhir Agustus 2025 Ditunggangi. Benarkah ?
Presiden Bahas Dalang Kerusuhan Agustus 2025
Medan, 3 September 2025
Sudah berlalu hampir seminggu dari aksi besar paska meninggalnya Affan Kurniawan pada 29 September 2025, dini hari. Aksi dengan jumlah massa yang sama besar, terjadi hingga keesokan harinya dan menyebar ke daerah diluar Jakarta. Akibatnya, banyak kerusakan, korban jiwa dan korban luka-luka. Ada juga penjarahan yang diberitakan media massa dan online, namun lokasinya dirumah beberapa anggota DPR.
Baca : Polisi Sebut Kerugian akibat Aksi Anarkistis di Jakarta Capai Rp 80 Miliar
Dari pemberitaan yang ada, disebutkan penyebab demo tersebut salah satu nya karena aksi joged para anggota DPR saat sidang. Aksi itu terjadi pada sidang DPR-RI yang membahas tentang kenaikan tunjangan dari para anggota DPR-RI. Masyarakat kecewa atas sidang dan keputusan sidang tersebut karena dilakukan saat masyarakat sedang kesusahan.
Anggota DPR-RI yang mengalami penjarahan tersebut ada beberapa orang, yaitu Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbach. Selain itu ada seorang menteri yang juga mengalami penjarahan di rumahnya. Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untungnya pemilik rumah tidak ditempat saat kejadian, sehingga dapat terhindar dari amuk massa yang menjarah.
Lihat “ Ahmad Sahroni Laporkan Kasus Penjarahan Rumah ke Polisi hingga Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
Jika diperhatikan, dapat pula disimpulkan bahwa penyebab membesarnya jumlah massa aksi adalah karena kematian Affan Kurniawan. Dia merupakan Driver Ojol yang saat demo tersebut berada didalam krumunan massa aksi. Dirinya tewas setelah tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah tertabrak Mobil Trantis Polisi. Dia tidak sempat menghindari saat mobil tersebut melaju kencang dari krumunan massa aksi.
Baca Juga : Demo Jakarta Semakin Marak Setelah Pemakaman Affan Kurniawan
Kini setelah demo mereda, cerita tentang demo tersebut ditunggangi sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab menyebar. Ada yang bilang demo ditunggangi pihak asing, ada pula yang bilang ditunggangi para koruptor. Ada pula yang bilang, ditunggangi oleh lawan politik Presiden yang menginginkan presiden digulingkan. Kata Presiden, aksi tersebut telah mengarah kepada perbuatan Makar.
Terkait hal ini, media televisi dan online marak membicarakannya. Baik dalam bentuk acara TV, maupun podcast di Media Sosial. Ferry Irwandi, di acara Rakyat Bicara pada Inews TV mengingatkan agar tidak lupa terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak Pro Rakyat. Dia adalah Founder dari Malaka Project, sebuah platform edukasi digital yang bertujuan untuk memberdayakan generasi muda Indonesia. Menurutnya siapapun dalang yang diduga, semua pihak harus ingat bahwa jika kebijakan Pemerintah Pro Rakyat, tidak akan ada kerusuhan.
Memang banyak analisa dan argumentasi yang mengarahkan dalang kerusuhan saat demo adalah pihak-pihak tertentu. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran perhatian publik akan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat selama ini. “Driver Ojol misalkan, mereka berharap kesejahteraan nya diwujudkan pemerintah, namun hingga kini belum ada perubahan juga”, tutur Hendra. Dia adalah Advokat pada LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae yang selama ini fokus pada sektor Ojek Online.
Baca Juga : San, “Dari Aksi Semalam Saya Yakin Kami Bisa Punya Aplikasi”
“Siapapun bisa diduga sebagai dalang kerusuhan”, tutur Ferry mantap. Lanjutnya, “Namun jangan pernah lupa bahwa massa juga ingin tenang, dimana jika kebijakan Pemerintah Pro Rakyat, pasti tak ada yang mau demo”. Hal ini ditekankan berkali-kali oleh Ferry guna meyakinkan publik di acara tersebut, tentang perlunya menganalisa kebijakan pemerintah. Dia melihat jika kebijakan pro rakyat, maka kecil kemungkinan akan ada demo hingga rusuh.
Hendra Susanto SH pun mengatakan bahwa hingga kini buruh masih terus mengalami perampasan hak oleh pengusaha. “Padahal aturan sudah cukup tegas, namun sialnya petugas ketenagakerjaan terlihat mandul dalam menegakkan aturan”, tuturnya. “Nah, itu dia kebijakan pemerintah yang bisa membuat demo, sampai mengarah rusuh pun bisa”, tegas Hendra. “Nanti kalau sudah rusuh dibilang ada yang nunggangi, ada yang mempolitisir, saat belum ada demo, lamban kali responnya”, tambah Hendra.
Pemerintah dapat mulai memperbaiki kebijakannya lewat memaksimalkan aturan ketenagakerjaan kata Hendra. “Pemerintah harus mulai dengan memperbaiki kebijakannya pada sektor ketenagakerjaan, jika itu dilakukan banyak yang akan terperbaiki. Kalau itu dilakukan, kesejahteraan buruh meningkat, dan daya beli pun meningkat, akibatnya UMKM akan berjalan”, tutup Hendra. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah, sebab adari analisa Hendra, ketika buruh sejahtera, ekonomi jelas meningkat. (yig)
