Anto: Pihak Disnaker Pasti Kuminta Disadap Kalau Kukenal LSP

Karikatur Penyadapan

Sergei, 12 November 2026

Seminggu ini Indonesia digemparkan oleh pemberitaan tentang aksi penyadapan. Tak tanggung- tanggung, pihak yang disadap pun jumlah nya cukup banyak. Namun yang membuat berita ini semakin heboh adalah tentang salah satu dari pihak yang di sadap ternyata adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sontak hal tersebut menghebohkan seluruh wilayah Indonesia dan mungkin dunia.

Baca : Kasus Penyadapan Presiden: Kronologi hingga Jeratan Hukum 4 Jenderal

Berbagai asumsi berseliweran tentang pasal dugaan tindak pidana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Salah satunya dan yang memiliki sanksi terberat adalah tentang pasal dugaan tindak pidana makar atas perbuatan penyadapan tersebut. Disebut-sebut pula sanksinya bisa sampai kepada penjatuhan hukuman mati. Tentunya hukuman yang luar biasa ini akan turut mewarnai catatan sejarah Indonesia dari cerita tentang penyadapan terhadap presiden. 

Perbuatan penyadapan tersebut dicela banyak orang karena salah satu sasaran penyadapan tersebut adalah Presiden RI. Namun melihat sikap masyarakat Indonesia selama ini, sangat memungkinkan celaan tersebut berubah jika isi pembicaraan yang disadap ternyata tentang hal-hal yang tercela pula. Sebut saja seperti praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. 

Menurut Anto, respon masyarakat akan terlihat lain jika yang disadap adalah pejabat ketenagakerjaan. Hal ini dapat dipastikan oleh nya karena banyaknya kebijakan dari institusi tersebut yang merugikan kaum buruh secara langsung. “Kan jika dilihat dari penangkapan yang pernah ada di institusi ini, terlihat bagaimana respon buruh yang lebih responsif dari pada penangkapan Bupati. Sehingga untuk membersihkannya, tindakan penyadapan perlu sekali dilakukan di institusi ini”, tutur Anto. Ia pun mengatakan jika ingin penyadapan di institusi tersebut lebih berefek positif, hendaknya penyadapan dilakukan dilevel bawah juga. “Wasnaker Provinsi dan Pejabat Ketenagakerjaan daerah itu sadap, baru pas, baru akan menimbulkan dukungan maksimal dari kaum buruh”, infonya. 

Baca Juga : Anto : MK Hapus Kebijakan Pensiun Seumur Hidup Anggota DP

Ia mengatakan juga selain yang disebut diatas, majelis hakim yang menyidangkan perkara hubungan industrial pun perlu disadap.” Bayangin saja, bisa pula ada putusan atas perkara yang mirip putusan nya justru saling bertolak belakang, ada apa tu coba? Luar biasakan”, tanya nya heran. Anto mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa putusan yang bertentangan atas pokok gugatan yang sama.

Anto mencontohkan tentang putusan atas pekerjaan memanen pada perusahaan kelapa sawit dan karet. Menurutnya ada putusan yang mengatakan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan ada yang justru menolak petitum yang meminta agar dinyatakan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap. “Macam beda aja buku yang menjadi pijakan mereka dalam memutus perkara”, ucapnya emosi.

Anto pun menceritakan tentang kinerja Pengawas Kenegakerjaan (Wasnaker) yang dalam pengalamannya cukup mengecewakan. “Seolah-olah gak bisa dipantau dan dikontrol kinerja mereka, palak awak jadinya”, ucapnya marah. “Lagi kami suruh ini lembaga bantuan hukum serikat kami untuk menganalisa cara agar bisa menarik mereka ke pengadilan”, terangnya. “Jadi kalau bisa disadap mereka mereka itu, pasti ketauan main mainnya ketika dia coba akalin buruh”, terangnya. “Kalau terdapat unsur suapnya, pasti luar biasa efeknya bagi perlawanan buruh, sebab kontrol akan berjalan lebih maksimal”, tegas Anto.

Ia mengatakan jika mengenal LSP sebelum kasus penyadapan terungkap, Ia akan titip agar institusi ketenagakerjaan juga disadap. “Kalau aku kenal dari dulu LSP, pasti kuminta juga nomor mereka mereka disadap sekalian”, terang nya. “Karena hanya dengan penyadapan dilakukan baru nyata dugaan dugaan selama ini tentang adanya suap terhadap mereka”, tegasnya. Namun sayang kata Anto, dirinya tidak mengenal LSP, apalagi LSP pun pasti tidak mengenal nya. (yig)